Everything about agus joko pramono

Everything about agus joko pramono

Blog Article

The subsequent posts are merged in Scholar. Their merged citations are counted just for the initial short article.

Adanya peraturan ini berdampak pada kebebasan berpendapat. Hal serupa patut diantisipasi, misalnya, jika ada suara kritis terhadap yang bersangkutan jika terpilih ataupun terhadap KPK nantinya, jika perspektifnya justru mengancam kebebasan berpendapat.

paling singkat telah two (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara; dan

“We also Participate in a role within the investigation method, repressive prosecution in the point out’s decline calculation, and the provision of professional testimony at trial.

"Harapannya, ke depan kita melahirkan lebih banyak pemimpin dengan semangat dan dedikasi yang tinggi selayaknya Pak AJP di sini," kata Nadiem.

Pencapaian-pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kapasitas Agus dalam bidang audit dan pengelolaan keuangan, tetapi juga kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan di panggung internasional.

But Agus appeared to get no critical pushback soon after he claimed he would hold the military services outside of politics.

This "Cited by" depend involves citations to the following posts in Scholar. Those marked * could possibly be distinct within the report while in the profile.

menetapkan jenis dokumen, information, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;

VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Layanan ini merupakan sarana layanan on the web bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Dari buku itu, dia mengetahui jika AJP here sejak dulu sudah bercita-cita untuk menjadi anggota BPK sampai akhirnya cita-cita tersebut terwujud pada tahun 2013.

Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.

Keterpurukan sektor pariwisata yang berdampak pada sektor industri kerajinan mendorongnya untuk berbuat nyata membantu para perajin untuk bangkit.